Potret Pembantai sebagai Budayawan

Updated: Jan 28

Tinjauan Film The Act of Killing

Oleh Martin Suryajaya



Pembantaian massal adalah peristiwa sosial sekaligus personal. Di satu sisi, pembantaian massal mengandaikan suatu sistem pembagian kerja politik tertentu yang dengan sendirinya bercorak sosial, mulai dari pengorganisasian kelompok-kelompok pembantai, koordinasi dengan lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap operasi pembantaian, hingga kolaborasi dengan keseluruhan aparatus ideologis yang berfungsi memberikan pembenaran moral bagi laku pembantaian. Akan tetapi, di sisi lain, pembantaian massal adalah juga suatu peristiwa personal karena laku tersebut mengandaikan penghayatan dan pemaknaan subjektif pelaku terhadap nilai-nilai moral tertentu. Pembantaian massal adalah sebuah situs dimana objektivitas sosial dan subjektivitas personal bertemu, sebuah medan dimana gesekan ekonomis beralih rupa dengan silang-sengkarut ideologi. Film The Act of Killing (atau Jagal) arahan Joshua Oppenheimer adalah film yang mengangkat dua aspek itu ke permukaan.


The Act of Killing adalah pertama-tama sebuah dokumentasi atas ‘imajinasi kebudayaan’ dari sudut pandang Anwar Congo dan rekan-rekannya sebagai para pelaku pembantaian massal. Film ini menampilkan bayangan bagaimana, dari sudut pandang para pelakunya, pembantaian massal terhadap orang-orang komunis di Sumatra Utara selepas peristiwa ’65 adalah tindakan yang tidak hanya dapat dibenarkan, tetapi juga layak dimuliakan. Lebih jauh lagi, The Act of Killing merekam dengan rinci bentuk-bentuk pemuliaan yang terbayang pada benak para pelaku: tentang bagaimana rekonsiliasi antara pelaku dan korban semestinya terjadi, tentang bagaimana para pelaku merupakan penubuhan dari ideal-ideal Pancasila, hingga tentang bagaimana laku pembantaian dimaknai oleh pelakunya sebagai laku penciptaan tata masyarakat yang baru, yang tak tunduk pada aturan yang ada, termasuk seluruh konvensi Hak Asasi Manusia. Melalui film ini, para pelaku pembantaian massal tampil sebagai mereka yang mempunyai visi atau imajinasi kebudayaan—dengan kata lain, sebagai budayawan.


‘Orang-Orang Bebas’ sebagai Budayawan

Terdapat satu kata yang muncul setiap kali Anwar Congo serta rekan-rekannya memberikan justifikasi atas tindak pembantaian yang mereka lakukan: kebebasan. Kata ini selalu diulang ibarat mantra: oleh Syamsul Arifin (yang ketika itu merupakan Gubernur Sumatra Utara), oleh Yapto Soerjosoemarno (kepala Pemuda Pancasila), oleh Jusuf Kalla (ketika itu sebagai Wakil Presiden RI) dan Anwar Congo sendiri dalam acara talk show di TVRI. Mereka menjustifikasi keberadaan preman dengan melacak secara etimologis ke akar katanya, yakni free men atau ‘orang-orang bebas’. Anwar Congo melihat bahwa upayanya mengganyang PKI adalah bagian dari kerja menegakkan kebebasan, menegakkan suatu gaya hidup yang disebut Yapto sebagai ‘rileks dan Rolex’. Ia mengisahkan bagaimana pada masa mudanya sebagai preman yang bekerja sebagai calo tiket bioskop, PKI telah mempersulit lapangan pekerjaannya dengan menekan peredaran film-film Holywood. Pengganyangan terhadap semua yang dicurigai komunis, dalam satu tarikan, juga berarti perjuangan ke arah liberalisasi kebudayaan. Itulah sebabnya bukan tak berlebihan ketika Kalla menerjemahkan idealisasi free men ini sebagai ‘orang-orang swasta’ (private citizens).


Manifestasi ‘budaya bebas’ ini antara lain ditampilkan dalam cara berpikir politik Herman Koto, seorang rekan yunior Anwar. Ia memutuskan untuk mau mencalonkan diri pada pemilu legislatif Sumatra Utara dengan pertimbangan bahwa apabila ia jadi anggota legislatif, maka ia mengkalkulasi dapat menarik pungutan dari pengusaha hingga sebesar satu milyar rupiah. Cara Herman berpikir tentang politik tak lain adalah perluasan dari logika pertukaran komoditas. Produk undang-undang yang ia hasilkan sebagai anggota legislatif merupakan komoditas politik yang siap ia pertukarkan dengan sejumlah uang dari pengusaha terkait. Di sini kita dapat menyaksikan bagaimana free fight liberalism dalam ekonomi bertaut dengan pengertian merkantilis tentang demokrasi. Dan semua itu dibangun di atas sebuah persamaan dasar: preman = free men = orang bebas = orang swasta.


Apa yang kita saksikan di sini tentu tidak sama dengan klaim-klaim liberalisme klasik. Apa yang kita saksikan di sini bukanlah liberalisme ideal, melainkan liberalisme aktual, yakni liberalisme sebagaimana bekerja di dalam kehidupan konkrit masyarakat kelas bawah. Kita dapat menyebutnya sebagai ‘liberalisme akar rumput’, yakni pandangan bahwa keseluruhan persoalan kebudayaan masyarakat bergantung pada kompetisi bebas antar agen yang bermain di dalamnya. Dalam visi kebudayaan semacam ini, mereka yang memiliki sumber daya yang lebih kuat adalah sang empunya kebudayaan. Ini ditunjukkan melalui diskusi tentang HAM dengan Adi Zulkadry, salah seorang rekan Anwar yang paling cendekia.


‘Kebenaran yang Baik’ dan ‘Kebenaran yang Tidak Baik’

Dalam salah satu wawancaranya, Adi menjelaskan bahwa benar dan salah adalah persoalan yang relatif, demikian pula dengan norma HAM internasional. “Bush waktu berkuasa, Guantanamo benar,” tegas Adi, “Sadam Hussein bikin senjata pemusnah massal. Itu kebenarannya Bush. Kebenaran itu ternyata tidak benar. Jadi bisa jadi Konvensi Jenewa juga kebenaran waktu sekarang; besok ada Konvensi Jakarta, itu Jenewa punya kita buang. Definisi-definisi ‘kejahatan perang’ itu buatan yang menang. Saya pemenang. Saya mesti bikin definisi saya sendiri. Saya tidak perlu ikut definisi internasional.” Dengan kata lain, ia jelas menolak pengarusutamaan norma HAM internasional dalam hukum nasional. Di sini Adi seperti mengulang kembali pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Trasymachus lebih dari dua milenia sebelumnya bahwa keadilan adalah privilese dari mereka yang kuat. Inilah konsekuensi logis yang tak terelakkan apabila persoalan sosial diserahkan sepenuhnya pada kompetisi bebas di antara mereka yang punya kekuatan.


Apa yang dituturkan Adi juga dapat kita tarik kesepadanannya dengan pandangan Carl Schmitt, yuris Nazi di tahun 1930-an. Bagi Schmitt, keseluruhan tatanan politiko-legal tak lebih daripada penubuhan dari keputusan moral yang diambil pada momen sebelum adanya tatanan. Dalam situasi yang dibayangkan bercorak anomi, seperti situasi pasca-peristiwa ’65, tak ada hukum yang dapat dijadikan patokan. Apa yang dapat dijadikan patokan adalah keputusan moral yang diambil sekelompok orang yang membelah masyarakat ke dalam dikotomi kawan dan lawan. Tata politiko-legal yang tercipta, termasuk segala produk hukumnya, hanyalah ‘kuasa yang dikonstitusikan’, sementara keputusan moral yang mendahuluinya adalah ‘kuasa yang mengkonstitusikan’. Oleh karena keseluruhan tata politiko-legal yang terbentuk kemudian tidak lain adalah penubuhan dari keputusan tersebut, maka akibatnya momen keputusan itu tidak dapat dievaluasi berdasarkan kriteria legal yang tercipta kemudian. Artinya, semua tindakan kekerasan yang menyelimuti momen tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori legal apapun. Hal itu menempati daerah ‘antah berantah’ yang tak terdefinisikan secara legal, persis seperti limbo yang dinarasikan Dante Alighieri dalam Divina Commedia: suatu daerah yang bukan bumi, surga ataupun neraka.


Karena Adi menempatkan peristiwa-peristiwa pembantaian massal itu pada area abu-abu yang tak bisa dibenarkan maupun dipersalahkan, maka masuk akal ketika ia kemudian menarik kesimpulan dengan memilah dua jenis kebenaran. “Ada yang paling penting,” demikian Adi, “tidak semua kebenaran itu baik. Ada kebenaran yang tidak baik, antara lain kebenaran untuk mengungkit persoalan. Biarpun benar sekalipun persoalan itu diungkit-ungkit, tetapi itu tetap tidak baik. [...] Saya menganggap kalau cerita lama mau dibongkar-bongkar kembali itu berarti mau ngajak perang.” Mengapa kebenaran yang terungkap dari pembongkaran atas kasus pembantaian pasca-’65 dianggap ‘kebenaran yang tidak baik’? Karena itu berarti kita mesti menempatkan diri kembali ke dalam situasi anomi yang menjadi konteks pengambilan keputusan di muka. Artinya, kita masuk kembali ke situasi darurat, ke dalam ‘situasi perang’ dimana momen keputusan untuk menjalankan pembantaian itu berlangsung. Dengan kata lain, seperti kata Adi, “itu berarti mau ngajak perang.”


Argumen relativistik Adi ini juga ia teruskan hingga ke aras personal berkenaan dengan cara dia memaknai tindak pembantaian yang ia lakukan. Ia mengaku terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan tidak keliru, bahwa mereka yang mati di tangannya merupakan “ekses yang harus mereka terima”. Seperti diakuinya, caranya ini berhasil: “Saya tak pernah merasa bersalah, tidak ada tekanan batin, tidak ada mimpi-mimpi buruk.” Ia bahkan menyarankan pada Anwar yang banyak mengalami mimpi buruk akibat peristiwa pembantaian itu agar menemui dokter syaraf dan mengindikasikan bahwa apa yang disebut sebagai ‘rasa bersalah’ sesungguhnya tak lebih daripada “gangguan syaraf”.


Jagal sebagai Citra Cermin Keindonesiaan Kontemporer

Dalam sebuah adegan menjelang penghujung film—sebuah adegan yang dirancang sendiri oleh Anwar Congo dan rekan-rekannya—tampak bahwa ‘orang-orang bebas’ ini juga menghendaki rekonsiliasi dengan para korban. Dengan latar belakang air terjun, diiringi lagu lama, Born Free, yang mereka bayangkan sebagai theme song bagi kaum preman, Anwar Congo dikalungi medali dengan lambang garuda Pancasila dan bendera merah putih oleh para korban yang pernah dibantainya. Kemudian sang korban menjabat tangan Anwar dan berkata, “Atas eksekusi yang saudara lakukan terhadap diri saya, yang mengantarkan saya ke dalam surga, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih.” Inilah imajinasi mandiri dari ‘orang-orang bebas’ tentang rekonsiliasi yang telah lama diwacanakan dalam diskursus kebudayaan kita. Apa yang mereka bayangkan sebagai rekonsiliasi tak lain adalah, di satu pihak, ucapan syukur dari para korban dan keluarganya pada para pembantai serta, di lain pihak, ketulusan hati para pembantai untuk menerima ucapan syukur tersebut. Tak ada budayawan antikomunis di Indonesia yang menyatakan gagasan rekonsiliasinya lebih jujur, terang dan lugas, ketimbang para pembantai ini. Gagasan—yang dinyatakan oleh sebagian budayawan kita—bahwa rekonsiliasi hanya dapat terjadi setelah keluarga eks-PKI meminta maaf terlebih dahulu tampak pucat apabila dibandingkan dengan gagasan rekonsiliasi yang dibayangkan Anwar dan kawan-kawannya. Kita dapat menangkap gema dari gagasan semacam itu dalam argumen yang diajukan oleh mereka yang mendiskriminasi Ahmadiyah, yakni bahwa umat Ahmadiyah akan diterima ke dalam keluarga besar umat Muslim asal mereka menyangkal kepercayaan Ahmadiyahnya.


Dari ilustrasi rekonsiliasi ini, juga dari rasionalisasi yang ditawarkan Adi serta pemaknaan mereka atas kebebasan, dapat disimpulkan bahwa apa yang dibayangkan oleh para pembantai ini merupakan cerminan kasar dari apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Pengingkaran terhadap hak-hak ekosob masyarakat, pelanggaran terhadap hak-hak minoritas, berlakunya modus politik transaksional dan oligarkis, adalah wajah kontemporer dari tatanan yang dibangun oleh kerja Anwar Congo dan kawan-kawannya. Penyangkalan terhadap kebebasan untuk beragama yang marak dewasa ini adalah bagian dari bangunan yang didirikan oleh keyakinan—yang diucapkan oleh Ali Usman, seorang rekan Anwar—bahwa “Tuhan pasti anti-komunis”. Dan itu artinya, kritik dan perlawanan atas segala pelanggaran HAM kontemporer mensyaratkan kritik dan perlawanan atas fondasi kehidupan sosial yang ditaruh oleh angkatan Anwar Congo. Tidak ada pembelaan yang masuk akal atas Has Asasi Manusia di Indonesia tanpa perlawanan terhadap warisan otoritarianisme Orde Baru.***


[Karangan untuk Jurnal Dignitas yang diterbitkan ELSAM, sekitar Juni 2013]



  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Icon Goodreads
Kontak